Terkini Minggu, 22 Jul 2012 23:16 WIB
MedanBisnis - Jakarta.
Masyarakat Singkong Indonesia berharap pemerintah menghapus atau
menanggung pajak pertambahan nilai 10 persen bagi pelaku industri produk
berbasis singkong karena mayoritas dari para pengusaha singkong
merupakan pelaku usaha kecil.
"Kami sudah menyampaikan
surat ke Menko Perekonomian pada Desember 2011, kami minta dihapus atau
Pajak pertambahan nilai sebesar 10 persen dapat ditanggung pemerintah
untuk produksi tepung-tepungan khususnya tepung singkong," kata Ketua I
Masyarakat Singkong Indonesia (MSI) Suharyo Husen kepada ANTARA di
Jakarta, Minggu.
Ia juga berharap pemerintah bisa memberi anggaran melalui APBN kepada petani singkong seperti halnya kepada pelaku produksi bahan pangan lainnya yakni jagung, padi, dan kedelai.
"Selama ini kebijakan pemerintah kurang tepat, kalau hanya padi yang disubsidi, karena menanam padi itu tidak begitu menguntungkan, hampir stagnan, apalagi lahannya semakin berkurang," ujarnya.
Dengan begitu, Suharyo menilai para petani bisa mendapat banyak alternatif untuk memasok kebutuhan pangan. "Karena padi disubsidi APBN, para petani ya akhirnya kembali menanam padi lagi, pendapatannya tidak naik-naik," katanya.
Sebelumnya, pengamat Ekonomi dari LIPI Agus Eko Nugroho mengatakan salah satu upaya untuk membina petani singkong adalah dengan membantu pembiayaan produksi petani dan koperasi dalam pemodalan mereka.
Agus mengatakan, bantuan pembiayaan untuk petani juga bisa diaplikasikan pada program-program sosial yang menyasar masyarakat kecil seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Masyarakat Singkong Indonesia sedang mensosialisasikan Gerakan Nasional Singkong Sejahtera Bersama (Gernas SBB) dengan target produksi 5,7 juta ton produk singkong yaitu tepung Mocaf per tahun pada 2016 dengan pembangunan 600 klaster di seluruh propinsi di Indonesia
Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah Kementerian Perindustrian Euis Saedah sebelumnya menyatakan keyakinannya terhadap potensi singkong sebagai diversifikasi pangan Indonesia. Dia juga mendukung target Masyarakat Singkong Indonesia untuk memproduksi 5,7 juta ton mocaf per tahun pada 2016.
"Saya optimistis bagaimana daya produksi singkong ini dan nantinya bisa menjadi andalan perekonomian Indonesia," katanya. (ant)
Ia juga berharap pemerintah bisa memberi anggaran melalui APBN kepada petani singkong seperti halnya kepada pelaku produksi bahan pangan lainnya yakni jagung, padi, dan kedelai.
"Selama ini kebijakan pemerintah kurang tepat, kalau hanya padi yang disubsidi, karena menanam padi itu tidak begitu menguntungkan, hampir stagnan, apalagi lahannya semakin berkurang," ujarnya.
Dengan begitu, Suharyo menilai para petani bisa mendapat banyak alternatif untuk memasok kebutuhan pangan. "Karena padi disubsidi APBN, para petani ya akhirnya kembali menanam padi lagi, pendapatannya tidak naik-naik," katanya.
Sebelumnya, pengamat Ekonomi dari LIPI Agus Eko Nugroho mengatakan salah satu upaya untuk membina petani singkong adalah dengan membantu pembiayaan produksi petani dan koperasi dalam pemodalan mereka.
Agus mengatakan, bantuan pembiayaan untuk petani juga bisa diaplikasikan pada program-program sosial yang menyasar masyarakat kecil seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Masyarakat Singkong Indonesia sedang mensosialisasikan Gerakan Nasional Singkong Sejahtera Bersama (Gernas SBB) dengan target produksi 5,7 juta ton produk singkong yaitu tepung Mocaf per tahun pada 2016 dengan pembangunan 600 klaster di seluruh propinsi di Indonesia
Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah Kementerian Perindustrian Euis Saedah sebelumnya menyatakan keyakinannya terhadap potensi singkong sebagai diversifikasi pangan Indonesia. Dia juga mendukung target Masyarakat Singkong Indonesia untuk memproduksi 5,7 juta ton mocaf per tahun pada 2016.
"Saya optimistis bagaimana daya produksi singkong ini dan nantinya bisa menjadi andalan perekonomian Indonesia," katanya. (ant)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar